PENDAHULUAN
Sebagaimana layaknya setiap bangsa, bangsa ini punya cita-cita. Cita-cita untuk menjadi negeri yang sejahtera, demokratis, dan adil. Indonesia adalah negeri yang sedang bertransformasi dari sistem politik yang authoritarian menjadi sebuah negara yang demokratis, dari negara yang porak-poranda karena korupsi menjadi negara dengan tata kelola pemerintahan yang lebih bersih. Indonesia berada dalam sebuah perjalanan, dimana institusi dan kehidupan berbangsa mulai ditata kembali. Kita mengenal penataan kembali ini dengan nama reformasi. Yang paling sulit di dalam sebuah proses reformasi adalah memenangkan dukungan agar proses perubahan tersebut dapat terus terjadi. Dilema dari sebuah reformasi terjadi karena manfaatnya baru akan dirasakan di dalam jangka yang relatif panjang, sedangkan perubahan yang dimunculkan kerap menuntut kita untuk memberikan pengorbanan dalam jangka pendek. Karena itu, kerap kali kita tidak sabar di dalam proses ini. Kita kerap memiliki ekspektasi yang tinggi bahwa perbaikan akan tiba seketika. Padahal sejarah mengajarkan bahwa perbaikan adalah sebuah proses. Jika kita menoleh ke belakang untuk melihat perjalanan bangsa Indonesia, mungkin kita masih ingat bahwa lebih dari sepuluh tahun yang lalu ada semacam rasa pesimisme, apakah Indonesia akan mampu melalui proses transisi ini dengan baik. Saat itu, ada kekuatiran bahwa proses transisi ini akan sangat sulit karena heterogenitas dan kompleksitas persoalan.
Hal tersebut tak sepenuhnya salah. Karena proses ini berjalan tidak mudah, ada pasang naik dan surut di sana. Belum lagi kita selesai dengan konsolidasi demokrasi dan penguatan lembaga publik secara internal, berbagai peristiwa global juga mempengaruhi kita. Tak bisa dihindarkan, dalam dunia yang semakin terintegrasi dengan globalisasi, Indonesia tak bisa lepas dari perkembangan situasi dunia. Meroketnya harga minyak, kenaikan harga pangan, dan krisis keuangan global yang dipicu oleh kasus sub-prime mortgage di Amerika Serikat dan Eropa mempengaruhi upaya-upaya pemulihan ekonomi kita. Dari segi kelembagaan, kita juga mencatat bahwa upaya membangun Indonesia harus dimulai dari sebuah kondisi institusi yang tak sepenuhnya berfungsi, dimana korupsi begitu kronis, penegakan hokum begitu lemah, dan birokrasi kerap menjadi penghambat.
Lima tahun yang lalu, dengan latar belakang Indonesia yang seperti ini, Pemerintah mulai membangun kembali Indonesia yang meliputi pembangunan di segala bidang, antara lain ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum, lingkungan, dan keamanan. Visi dari pembangunan
lima tahun lalu adalah Indonesia yang damai, Indonesia yang adil, Indonesia yang demokratis, dan Indonesia yang sejahtera.
Hasilnya telah kita lihat di dalam lima tahun terakhir ini. Walau di tengah berbagai tekanan
persoalan, baik yang terjadi di luar kuasa kita seperti meroketnya harga minyak, meningkatnya harga pangan dunia, dan bencana alam maupun konsolidasi internal seperti penataan kembali institusi dasar, dan konsolidasi demokrasi pertumbuhan ekonomi dalam periode 2004–2008 mencapai rata-rata sekitar 5,7 persen. Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang tertinggi semenjak krisis ekonomi tahun 1998.
Di tengah membaiknya ekonomi domestik, pada tahun 2008 kita dihadapkan kepada berbagai
persoalan eksternal yang sedikit banyak mempengaruhi percepatan perbaikan perekonomian
Indonesia. Gejolak sub-prime mortgage di Amerika Serikat telah membawa dampak kepada
melambatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang pada gilirannya membawa dampak kepada perlambatan ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Triwulan pertama tahun 2009, ditandai dengan pertumbuhan negatif di berbagai negara di belahan dunia. Penurunan ekonomi terjadi secara tajam sejak triwulan ketiga tahun 2008, dan semakin memburuk pada triwulan keempat 2008 dan triwulan pertama pada tahun 2009. Di tengah situasi kontraksi ekonomi dunia yang tajam ini, Indonesia masih dapat tumbuh 4,4 persen, dan bersama China, India, dan Vietnam masih mampu mencetak pertumbuhan ekonomi yang positif.
Walaupun pertumbuhan ekonomi dunia mengalami kontraksi yang dalam di triwulan pertama tahun 2009, tetapi gejala perbaikan ekonomi global mulai terlihat. Hal ini tercermin misalnya, dari mulai membaiknya pasar modal di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perbaikan ini terjadi jauh lebih cepat dibandingkan perkiraan banyak pihak. Fundamental ekonomi di negara maju sebenarnya tak banyak mengalami perubahan signifikan. Namun, antisipasi kebijakan yang dilakukan, baik counter cyclical policy maupun kerjasama internasional melalui G-20 yang sepakat untuk menggelontorkan US$5,0 triliun untuk perbaikan ekonomi dunia telah menimbulkan ekspektasi positif. Konsisten dengan hal itu, harga minyak terlihat mulai mengalami kenaikan.
Optimisme yang muncul di dalam perekonomian global, sedikit banyak juga tercermin di
dalam perekonomian domestik. Sejalan dengan melemahnya dolar Amerika Serikat terhadap
berbagai mata uang, rupiah juga mengalami apresiasi. Apresiasi mata uang rupiah juga membawa dampak positif kepada perkembangan pasar keuangan. Kita mulai melihat bahwa
arus investasi asing sudah mulai masuk ke dalam SBI, saham, dan obligasi Pemerintah. Masuknya arus investasi portofolio, termasuk ke dalam pasar modal akan membuat nilai
tukar rupiah menguat lebih tajam lagi. Namun, sikap kehati-hatian tetap harus dilakukan.
Perkembangan ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih, fluktuasi masih terjadi. Terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa ekonomi dunia telah pulih dan krisis telah berakhir. Karena itu, Pemerintah dan Bank Indonesia tetap waspada untuk menghadapi gejolak perekonomian global.
Penguatan rupiah membawa dampak positif kepada pengendalian inflasi. Di sisi lain, masih
relatif lemahnya harga komoditi juga membuat inflasi relatif terkendali. Harga komoditi
sudah mulai meningkat bila dibandingkan dengan harga komoditi pada bulan Desember
2008, tetapi masih relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan harga di bulan Juli 2008.
Dengan kondisi seperti ini maka tekanan inflasi tampaknya masih akan dapat dikendalikan
pada angka 4,5 persen. Inflasi year on year sampai dengan bulan September 2009 adalah
2,83 persen, sedangkan inflasi year to date adalah 2,28 persen. Dalam bulan September
2009, inflasi bulanan (month on month) tercatat sebesar 0,11 persen yang menunjukkan
tekanan inflasi yang relatif rendah. Dengan kondisi inflasi yang terkendali, Bank Indonesia
pada awal September 2009 telah menurunkan BI rate hingga berada di level 6,50 persen.
Dalam hal pertumbuhan ekonomi, dari sisi pengeluaran domestik terlihat bahwa konsumsi rumah tangga dan Pemerintah merupakan faktor pendorong perekonomian. Dengan pangsa
permintaan domestik yang cukup besar, ekonomi Indonesia relatif mampu bertahan dari gejolak krisis. Meskipun demikian kita harus mengakui bahwa ekspor mengalami penurunan Pendahuluan Bab I
Nota Keuangan dan APBN 2010 I-3 cukup signifikan. Penurunan ekspor juga diikuti oleh penurunan impor yang mengakibatkan melemahnya pertumbuhan investasi. Berbagai antisipasi yang dilakukan Pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga kepercayaan, menjaga stabilitas sektor keuangan dan mengeluarkan berbagai kebijakan fiskal untuk meminimalisir dampak krisis global, tampaknya cukup memberikan hasil. Seperti disebutkan di atas, Indonesia bersama India, China, dan Vietnam adalah negara di dunia yang mampu mencetak pertumbuhan positif di tengah pertumbuhan ekonomi negatif yang terjadi di hampir semua negara di belahan bumi. Dengan melihat perkembangan terakhir di paruh pertama pertama 2009, dan melihat relatif terkendalinya inflasi, serta dampak berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah untuk mengantisipasi dampak krisis global, maka pertumbuhan PDB hingga akhir tahun 2009
diperkirakan mencapai 4,3 persen.
Prioritas RKP 2010
Di tengah berbagai tantangan eksternal dan konsolidasi internal serta transisi demokrasi, pembangunan ekonomi mulai menampakkan hasil. Pertumbuhan ekonomi dalam periode
2004–2008 yang mendekati rata-rata 6,0 persen juga diikuti oleh menurunnya rasio utang
terhadap PDB dari 57,0 persen tahun 2004 menjadi 32,0 persen tahun 2008. Tingkat pengangguran terbuka juga menurun dari 9,86 persen di tahun 2004 menjadi 7,9 persen di
tahun 2009. Demikan juga tingkat kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang dihitung
BPS telah menurun dari 16,7 persen (36,1 juta orang) pada tahun 2004 menjadi 14,2 persen
(atau 32,5 juta orang) pada Maret 2009. Dengan demikian, tantangan ke depan tidaklah semakin ringan. Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Karena itu, prinsip kehati-hatian dan upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, melakukan akselarasi pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, serta upaya perluasan lapangan kerja harus mendapatkan prioritas.
Untuk itu, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004–
2009, telah ditetapkan 3 (tiga) agenda pembangunan nasional, yang merupakan arah kebijakan
pembangunan jangka menengah, yaitu:
(1) menciptakan Indonesia yang aman dan damai
(2) menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis
(3) meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Ketiga agenda pembangunan tersebut merupakan pilar pokok untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Keberhasilan pelaksanaan satu agenda erat kaitannya dengan kemajuan pelaksanaan agenda lainnya, yang dalam pelaksanaan tahunan dirinci ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP tahun 2005, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan pembangunan setelah berakhirnya Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000–2004, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Nasional (Repenas) Transisi yang dimaksudkan untuk mengisi kekosongan perencanaan pembangunan nasional tahun 2005, yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan RAPBN 2005. Dalam RKP tahun 2006, tema pembangunan yang ditetapkan adalah “Reformasi menyeluruh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berlandaskan Indonesia lebih aman, damai dan demokratis”. Sementara itu, untuk RKP tahun 2007, tema yang ditetapkan adalah “Meningkatkan kesempatan kerja dan menanggulangi kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat”. Untuk RKP 2008, tema yang ditetapkan adalah “Percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran”.
Nota Keuangan dan APBN 2010
Tema yang ditetapkan adalah “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Dan Pengurangan
Kemiskinan”. Untuk tahun 2010, karena tahun tersebut merupakan tahun pertama pemerintahan dari Pemerintah hasil Pemilu tahun 2009, maka RPJMN untuk periode pemerintahan tersebut
belum disusun. Namun ke depan, dapat diidentifikasikan ada lima agenda besar yang perlu
dilaksanakan. Pertama, peningkatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kedua,
pembangunan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ketiga, penguatan demokrasi dan
penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Keempat, penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi. Kelima, pembangunan yang makin adil dan merata di seluruh tanah
air.
Dalam kaitan pelaksanaan agenda-agenda di atas, dapat diidentifikasikan lima belas prioritas
kegiatan/program sebagai berikut:
1. Pertumbuhan ekonomi akan terus ditingkatkan, mencapai minimal 7 persen sehingga kesejahteraan rakyat juga lebih meningkat, termasuk untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.
2. Jumlah persentase penduduk miskin akan diusahakan untuk turun menjadi 8–10 persen dengan peningkatan pembangunan pertanian, pembangunan pedesaan, dan programprogram
pro-rakyat.
3. Pengangguran akan dikurangi menjadi 5–6 persen dengan penciptaan lapangan
pekerjaan dan peningkatan modal usaha melalui Kredit Usaha Rakyat, dan peningkatan
modal usaha bagi yang akan berwirausaha.
4. Upaya perbaikan dalam bidang pendidikan, baik peningkatan mutu, infrastruktur, kesejahteraan guru dan dosen, serta peningkatan anggaran yang lebih adil antara pendidikan
negeri dan pendidikan swasta, antara pendidikan umum dan pendidikan agama, termasuk
peningkatan anggaran pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, dan pendidikan gratis
untuk siswa miskin.
5. Perbaikan kesehatan masyarakat dengan peningkatan pemberantasan penyakit menular, termasuk melanjutkan kebijakan berobat gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.
6. Peningkatan ketahanan pangan. Tahun ini Indonesia memang telah berhasil berswasembada beras, jagung, gula dan kopi. Ke depan, kita menuju swasembada daging sapi dan kedelai. Jaringan irigasi, benih, dan pupuk akan kita tingkatkan secara signifikan agar pertanian kita makin maju.
7. Peningkatan ketahanan energi dengan penambahan daya listrik berskala besar secara nasional, termasuk kecukupan BBM dan sumber-sumber energi alternatif.
8. Peningkatan pembangunan infrastruktur, termasuk mega proyek-mega proyek
infrastruktur di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Jawa, dan tempat-tempat lain
baik infrastruktur perhubungan, pekerjaan umum, air minum dan air bersih, energi, dan
teknologi informasi, maupun pertanian.
9. Pemerintah akan meningkatkan pembangunan perumahan rakyat, termasuk proyek-proyek rumah susun sederhana bagi pegawai, kaum buruh, TNI dan Polri, maupun masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
10. peningkatan pemeliharaan lingkungan secara serius, termasuk penghijauan, penghutanan kembali, dan mengatasi bencana banjir di seluruh Indonesia.
11. Peningkatan kemampuan pertahanan dan keamanan terus ditingkatkan, termasuk pengadaan dan modernisasi alat utama sistem persenjataan, baik TNI maupun Polri.
12 Peningkatan dan perluasan reformasi birokrasi dan pemberantasan KKN dengan prioritas pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan kepada rakyat, termasuk dunia usaha.
13. otonomi daerah dan pemerataan pembangunan lebih ditingkatkan dengan desentralisasi fiskal yang lebih adil, serta penataan keuangan daerah yang lebih baik.
14. Demokrasi dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia akan makin dikembangkan. Pemerintah bertekad agar pelanggaran-pelanggaran HAM berat di negeri ini tidak terulang lagi.
Kelimabelas, peran internasional Indonesia makin ditingkatkan sehingga bangsa Indonesia bisa berbuat lebih banyak lagi untuk perdamaian dunia, keadilan dunia, dan kemakmuran umat manusia di dunia.
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, dan juga dengan menggunakan arah
pembangunan jangka menengah ke-2 (RPJMN ke-2) dari Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025, maka RKP 2010 disusun dengan tujuan untuk lebih
memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada
peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu
dan teknologi, peningkatan daya saing perekonomian, serta visi-misi, agenda dan prioritas
pembangunan. Sehubungan dengan itu, untuk menjaga kesinambungan pembangunan,
dalam pasal 5 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005–2025 diatur bahwa
penyusunan RKP untuk tahun pertama pemerintahan Presiden berikutnya ditugaskan pada
Presiden yang sedang memerintah dengan tetap mempertimbangkan kemajuan yang dicapai
dalam tahun 2008 dan perkiraan tahun 2009, serta tantangan yang diperkirakan akan
dihadapi dalam tahun 2010. Dalam tahun 2010, tema RKP yang ditetapkan adalah
“Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”.
Selanjutnya, dalam melaksanakan pembangunan tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) prinsip
pengarusutamaan sebagai landasan operasional yang harus dipedomani oleh seluruh
aparatur negara, yaitu:
(1) Pengarusutamaan partisipasi masyarakat
(2) Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan
(3) Pengarusutamaan gender
(4) Pengarusutamaan tata pengelolaan yang baik (good governance)
(5) Pengarusutamaan pengurangan kesenjangan antarwilayah dan percepatan pembangunan daerah tertinggal
(6) Pengarusutamaan desentralisasi dan otonomi daerah
(7) Pengarusutamaan padat karya.
Sejalan dengan itu, pelaksanaan pembangunan nasional dalam tahun 2010 memprioritaskan upaya-upaya:
(1) Pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem
perlindungan social
(2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia;
(3) Pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, serta pemantapan demokrasi dan keamanan nasional
(4) Pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur, dan energy (5) Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.
Dengan tema dan prioritas pembangunan nasional tersebut, kebijakan alokasi anggaran
belanja Pemerintah pusat pada tahun 201o diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan
ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan (pro growth), menciptakan dan memperluas
lapangan pekerjaan (pro employment), serta mengurangi kemiskinan (pro poor). Ketiga
prioritas pembangunan nasional tersebut kemudian dicerminkan di dalam arah dan postur RAPBN 2010.
1.3 Peran Strategis Kebijakan Fiskal
Salah satu perangkat yang dapat digunakan oleh Pemerintah untuk mencapai sasaran
pembangunan adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mempunyai tiga fungsi utama, yaitu
fungsi alokasi anggaran untuk tujuan pembangunan, fungsi distribusi pendapatan dan subsidi
dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, dan juga fungsi stabilisasi ekonomi makro
di dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dalam kondisi perekonomian yang
lesu, pengeluaran Pemerintah yang bersifat autonomous, khususnya belanja barang dan
jasa serta belanja modal, dapat memberi stimulasi kepada perekonomian untuk bertumbuh.
Sebaliknya dalam kondisi ekonomi yang memanas akibat terlalu tingginya permintaan
agregat, kebijakan fiskal dapat berperan melalui kebijakan yang kontraktif untuk
menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian. Itu
sebabnya kebijakan fiskal memiliki fungsi strategis di dalam mempengaruhi perekonomian
dan mencapai sasaran pembangunan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal
untuk mengarahkan perekonomian nasional. Dampak APBN terhadap sektor riil dapat dilihat
sebagai berikut:
1. Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dalam APBN 2010 mencapai Rp153,6 triliun
atau sekitar 2,6 persen terhadap PDB. Sumber utama PMTB dalam tahun 2010 berasal
dari belanja modal Pemerintah pusat. Belanja Pemerintah, terutama belanja modal akan
dipertahankan sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menjaga stimulasi perekonomian
secara terukur dalam rangka mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi
2010.
2. Komponen konsumsi Pemerintah dalam APBN 2010 diperkirakan mencapai
Rp525,4 triliun atau sekitar 8,8 persen terhadap PDB.
3. Transaksi keuangan Pemerintah dalam APBN Tahun 2010 secara total diperkirakan
berdampak ekspansi, yaitu sebesar Rp142,8 triliun atau sekitar 2,2 persen terhadap PDB.
Hal ini berarti lebih rendah apabila dibandingkan dengan APBN-P 2009 sebesar
Rp119,8 triliun (2,2 persen terhadap PDB).
Perlu dicatat, seperti juga yang terjadi di negara-negara lain, dewasa ini kebijakan fiskal
masih sangat penting, tetapi perannya sebagai sumber pertumbuhan (source of growth)
cenderung berkurang bila dibandingkan dengan peran sektor swasta yang memang
diharapkan akan semakin meningkat. Dewasa ini dan di masa depan, peran Pemerintah
lebih difokuskan sebagai regulator.
Peran lain yang juga amat penting dari kebijakan fiskal adalah peran redistribusi dan alokasi
anggaran Pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan
kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dapat dipergunakan untuk mempengaruhi sektor-sektor ekonomi atau kegiatan tertentu, untuk menyeimbangkan
pertumbuhan pendapatan antarsektor ekonomi, antardaerah, atau antargolongan
pendapatan. Peran kebijakan fiskal juga menjadi penting di dalam menanggulangi dampak
yang ditimbulkan oleh bencana alam, wabah penyakit, dan konflik sosial.
Di dalam peran strategis kebijakan fiskal, hal lain yang tak boleh dilupakan adalah proses
politik anggaran yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan pertanggungjawaban
kebijakan fiskal. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia adalah negara yang sedang
dalam transisi menuju demokratisasi. Implikasinya kebijakan fiskal direncanakan, ditetapkan
dan dilaksanakan melalui proses yang transparan dan prosedur yang relatif panjang, dan
harus melibatkan peran dan persetujuan berbagai pihak. Ini adalah konsekuensi logis dari
peningkatan transparansi, demokratisasi, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kunci keberhasilan kebijakan fiskal
akan sangat terletak pada pemahaman bersama akan pentingnya perencanaan yang baik,
pelaksanaan yang efektif, dan pertanggungjawaban kebijakan fiskal yang akuntabel dari
seluruh aparat yang terkait dan masyarakat sebagai penerima manfaat kebijakan fiskal.
1.4 Dasar Hukum Penyusunan NK dan APBN
Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) didasarkan pada ketentuan
pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diubah menjadi pasal 23 ayat (1),
ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 amendemen keempat yang berbunyi: “(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (2) Rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010 ini, merupakan perwujudan dari pelaksanaan amanat pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 amendemen keempat tersebut. Penyusunan APBN 2010 mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2010, Kerangka Ekonomi Makro, dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2010 sebagaimana telah disepakati dalam pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 17 Juni 2009 yang lalu. Selanjutnya, siklus dan mekanisme APBN meliputi:
(a) tahap penyusunan RAPBN oleh Pemerintah
(b) tahap pembahasan dan penetapan RAPBN dan RUU APBN menjadi APBN dan UU APBN dengan Dewan Perwakilan Rakyat
(c) tahap pelaksanaan APBN
(d) tahap pemeriksaan atas pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang antara lain Badan Pemeriksa Keuangan
(e) tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
Siklus APBN 2010 akan berakhir pada saat Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disahkan oleh DPR pada 6 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. 1.5 Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2010 Perhitungan besaran-besaran APBN 2010 dihitung berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro yang diprakirakan akan terjadi pada tahun tersebut. Asumsi-asumsi dasar ekonomi makro dalam tahun 2009 dan 2010 dan besarannya tersebut dapat dilihat dalam Tabel I.1 berikut:
Tabel I.1 menunjukkan:
1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5,5 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi akan berasal dari permintaan domestik dan membaiknya sisi penawaran. Selain melalui perbaikan kesejahteraan PNS, TNI/Polri, dan Pensiunan melalui kenaikan gaji, pertumbuhan ekonomi 2010 juga akan didorong melalui stimulus fiskal guna meningkatkan lapangan kerja melalui infrastruktur dasar, perlindungan sosial rakyat miskin, dan proyek-proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja. Ekspor diperkirakan masih akan relatif lambat, tetapi membaik bila dibandingkan dengan tahun 2009 karena perekonomian dunia yang diperkirakan mulai mengalami sedikit perbaikan. Dari sisi penawaran agregat, pertumbuhan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh berbagai upaya pembenahan di sektor riil, kemajuan dalam pembangunan
infrastruktur
2. Seiring dengan meningkatnya permintaan domestik akibat pemulihan ekonomi dan mulai meningkatnya harga komoditi, tingkat inflasi tahun 2010 diperkirakan akan lebih tinggi bila dibandingkan dengan tahun 2009 yang mencapai sebesar 5,0 persen. Koordinasi yang baik dan harmonisasi kebijakan antara Bank Indonesia dan Pemerintah akan menjadikan sasaran inflasi lebih kredibel. Di samping kehati-hatian Bank Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneternya serta kestabilan nilai tukar rupiah, kegiatan perekonomian yang semakin meningkat diperkirakan masih dapat diimbangi dari sisi produksi seiring dengan membaiknya investasi. Akibatnya, tekanan harga dari sisi permintaan dan penawaran tidak memberikan tekanan terhadap harga barang-barang secara keseluruhan. Fluktuasi harga di pasar komoditi internasional serta tingginya harga minyak mentah dunia memang diperkirakan akan tetap memberikan tekanan 2010 APBN APBN-P APBN
1) Pertumbuhan Ekonomi (%) 6,0 4,3 5,5
2) Inflasi (%) 6,2 4,5 5,0
3) Nilai Tukar (Rp/US$) 9.400 10.500 10.000
4) Suku Bunga SBI-3 Bulan (%) 7,5 7,5 6,5
5) Harga Minyak (US$/barel) 80,0 61,0 65,0
6) Lifting Minyak (juta barel/hari) 0,960 0 ,960 0,965
Sumber: Departemen Keuangan
terhadap inflasi dalam negeri. Namun, Pemerintah akan selalu dan terus melakukan
langkah-langkah evaluasi kebijakan fiskal agar berjalan secara harmonis dengan
kebijakan moneter. Dari sisi penawaran, Pemerintah akan menjaga ketersediaan pasokan
terutama produk-produk yang memiliki peranan penting dalam mempengaruhi
pergerakan inflasi, seperti beras dan bahan bakar minyak;
3. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan sebesar Rp10.000/US$. Dari sisi fundamental, Neraca Pembayaran Indonesia akan tetap mencatat surplus yang berpotensi meningkatkan cadangan devisa. Cadangan devisa yang meningkat berpengaruh positif terhadap pergerakan nilai tukar rupiah
4. Sejalan dengan inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil, maka ada ruang
untuk menurunkan tingkat bunga ke tingkat yang lebih rendah secara bertahap dan
hati-hati. Rata-rata suku bunga SBI 3 bulan diperkirakan sebesar 6,5 persen;
5. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) di pasar internasional diperkirakan
mencapai sebesar US$65 per barel
6. Dalam tahun 2010, lifting minyak mentah Indonesia diperkirakan meningkat menjadi
0,965 juta barel per hari.
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Sejalan dengan tema pembangunan nasional yaitu “Pemulihan Perekonomian Nasional
dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”, kebijakan alokasi anggaran belanja
Pemerintah pusat dalam tahun 2010 diarahkan kepada upaya mendukung kegiatan ekonomi
nasional dalam memulihkan perekonomian, menciptakan dan memperluas lapangan kerja,
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Di
samping itu, kebijakan alokasi anggaran akan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas
nasional, kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan peningkatan
kualitas pelayanan kepada masyarakat. Alokasi anggaran dalam tahun 2010 diprioritaskan
pada: (1) meneruskan/meningkatkan seluruh program kesejahteraan rakyat (PNPM, BOS,
Jamkesmas, Raskin, PKH dan berbagai subsidi lainnya); (2) melanjutkan program stimulus
fiskal, melalui pembangunan infrastruktur, pertanian dan energi, serta proyek padat karya;
(3) mendorong pemulihan dunia usaha, termasuk melalui pemberian insentif perpajakan
dan bea masuk; (4) meneruskan reformasi birokrasi; (5) memperbaiki Alutsista; serta
(6) menjaga anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN.
Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal di atas, maka postur APBN 2010 akan meliputi
pokok-pokok besaran sebagai berikut:
a. Pendapatan negara dan hibah diperkirakan sebesar Rp949,7 triliun, atau berarti
mengalami kenaikan 9,05 persen dari APBN-P tahun 2009. Kenaikan rencana pendapatan
negara tersebut diharapkan akan didukung oleh kenaikan penerimaan perpajakan.
b. Total belanja negara diperkirakan sebesar Rp1.047,7 triliun (17,5 persen terhadap
PDB). Alokasi tersebut menunjukkan peningkatan Rp46,9 triliun atau 4,7 persen dari
APBN-P 2009. Belanja Pemerintah pusat dalam tahun 2010 direncanakan sebesar
Rp725,2 triliun, atau mengalami peningkatan Rp33,7 triliun atau 4,9 persen dari APBNP
2009. Sementara itu, dalam tahun 2010, anggaran transfer ke daerah direncanakan
Bab I
I-10 Nota Keuangan dan APBN 2010
Pendahuluan
sebesar Rp322,4 triliun, yang menunjukkan peningkatan Rp13,1 triliun atau 4,2 persen
dari APBN-P 2009.
c. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp98,0 triliun (1,6 persen terhadap PDB).
d. Pembiayaan defisit. Untuk membiayai defisit APBN 2010, direncanakan pembiayaan
defisit dalam jumlah yang sama, yaitu sebesar Rp98,0 triliun. Pembiayaan anggaran
dalam negeri tahun 2010 tersebut didominasi oleh pembiayaan dalam negeri, yaitu sebesar
Rp107,9 triliun. Di sisi lain, pembiayaan dari luar negeri (neto) diperkirakan sebesar
negatif Rp9,9 triliun.
1.7 Uraian Singkat Isi Masing-masing Bab
Nota Keuangan dan APBN 2010 terdiri atas enam bab, yang diawali dengan Bab I
Pendahuluan, yang menguraikan gambaran umum, visi, agenda dan lima belas prioritas
pemerintah 2010, peran strategis kebijakan fiskal, landasan hukum, asumsi dasar ekonomi
makro APBN 2010, pokok-pokok kebijakan fiskal, dan uraian singkat isi masing-masing
bab dalam Nota Keuangan ini.
Bab II Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal APBN 2010,
menguraikan tentang perkembangan ekonomi Indonesia dalam tahun 2005–2008, dan
perkembangan dan kebijakan ekonomi makro tahun 2009 yang keduanya akan menjadi
dasar prakiraan dan prospek ekonomi 2010 sebagai dasar pertimbangan penentuan asumsi
dasar ekonomi makro APBN 2010. Secara ringkas bab ini menguraikan bahwa stabilitas
ekonomi makro masih tetap terjaga sehingga diharapkan dapat menjadi landasan bagi
peningkatan kinerja ekonomi nasional di tahun mendatang.
Bab III Pendapatan Negara dan Hibah. Bab ini membahas realisasi pendapatan negara
tahun 2005–2008, perkiraan pendapatan dan hibah tahun 2009 dan target 2010 dalam
APBN 2010. Pembahasan tahun 2005–2008 didasarkan pada realisasi pendapatan negara
yang tercatat, sedangkan proyeksi mutakhir 2009 didasarkan pada realisasi semester satu
dan prognosis semester kedua tahun 2009. Sementara itu, target pendapatan dalam APBN
2010 didasarkan pada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan
pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subyek dan obyek
pengenaan serta perbaikan, dan efektivitas administrasi pemungutan. Dalam hal ini, tiga
strategi yang diterapkan Pemerintah adalah dengan melakukan: (a) reformasi di bidang
administrasi, (b) reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan, dan (c) reformasi
di bidang pengawasan dan penggalian potensi. Selain itu, dalam tahun 2009 Pemerintah
telah mencanangkan program reformasi perpajakan jilid II sebagai kelanjutan dari reformasi
perpajakan jilid I yang telah selesai pada tahun 2008. Fokus utama program reformasi
perpajakan jilid II adalah peningkatan manajemen sumber daya manusia serta peningkatan
teknologi informasi dan komunikasi. Program reformasi perpajakan jilid II ini dikemas dalam
bentuk Project for Indonesian Tax Administration Reform (PINTAR). Di bidang PNBP,
kebijakan yang diambil lebih diarahkan untuk mengoptimalkan penerimaan dengan
menerapkan kebijakan antara lain: (1) peningkatan produksi/lifting migas, (2) peningkatan
kinerja BUMN, (3) penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan;
(4) identifikasi potensi PNBP; dan (5) peningkatan pengawasan PNBP kementerian negara/
lembaga. Kesemuanya akan dibahas secara lebih rinci di Bab III.
Nota Keuangan dan APBN 2010 I-11
Bab IV Anggaran Belanja Pemerintah Pusat 2010 menguraikan evaluasi perkembangan
pelaksanaan anggaran belanja Pemerintah pusat 2005–2009 serta masalah dan tantangan pokok
pembangunan tahun 2010, alokasi anggaran belanja Pemerintah pusat berdasarkan prioritas,
serta alokasi anggaran Pemerintah menurut UU Nomor 17 tahun 2003. Di dalam bab ini diuraikan 5 (lima) prioritas pembangunan nasional. Bab ini juga menguraikan bagaimana tema
“Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat” diterjemahkan ke dalam alokasi belanja Pemerintah pusat berdasarkan prioritas dan menurut organisasi. Dalam konteks ini, kebijakan di bidang belanja negara diupayakan untuk memberikan stimulasi terhadap perekonomian dan mendukung pencapaian target agenda pembangunan nasional melalui program-program yang lebih berpihak pada pertumbuhan ekonomi, penyerapan
tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan. Bab V Kebijakan Desentralisasi Fiskal, membahas mengenai perkembangan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia, pelaksanaannya ke depan, serta kebijakan alokasi anggaran transfer ke daerah. Di dalam bab ini dibahas bagaimana kebijakan alokasi transfer ke daerah dalam tahun 2010 tetap diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas nasional, dengan tetap menjaga konsistensi dan keberlanjutan pelaksanaan desentralisasi fiskal guna menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan transfer ke daerah pada tahun 2010 akan lebih dipertajam untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah (vertical fiscal imbalance), dan antardaerah (horizontal fiscal imbalance), meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangannya antardaerah, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, tata kelola, transparan, tepat waktu, efisien dan adil; serta mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro. Di samping itu, untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, kepada daerah diberikan kewenangan memungut pajak (taxing power). Struktur pembiayaan yang berasal dari utang pada tahun 2010 direncanakan melalui pembiayaan utang dalam negeri dan pembiayaan utang luar negeri. Komponen utang dalam negeri berupa penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto di pasar domestik, baik surat berharga konvensional maupun surat berharga berbasis syariah (SBSN). Di pasar internasional, penerbitan SBN direncanakan berasal dari penerbitan Obligasi Negara valas dan SBSN valas. Di dalam bab ini juga disinggung isu, tantangan dan dinamika kebijakan pengelolaan utang. Selain itu, di dalam Nota Keuangan dan APBN 2010 kembali lagi dibahas mengenai risiko fiskal. Pemaparan risiko fiskal dalam Nota Keuangan ini diperlukan terutama dalam rangka kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) dan juga untuk keterbukaan (transparency). Penjelasan risiko fiskal akan memuat beberapa hal yang berpotensi menimbulkan risiko fiskal, seperti: sensitivitas asumsi ekonomi makro, peran sektor minyak dan gas bumi terhadap anggaran, risiko utang Pemerintah, proyek kerjasama pembangunan infrastruktur, Badan Usaha Milik Negara, sensitivitas perubahan harga minyak, nilai tukar dan suku bunga terhadap risiko fiskal BUMN, dan juga kewajiban kontinjensi Pemerintah pusat dalam proyek infrastruktur, serta dampak fiskal pemekaran daerah.
PERKEMBANGAN EKONOMI DAN POKOK-POKOK
KEBIJAKAN FISKAL APBN 2010
Perkembangan perekonomian global yang cepat dan dinamis sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Fluktuasi harga komoditi utama dan krisis keuangan yang memicu
krisis ekonomi global telah memberikan tekanan pada perekonomian nasional sehingga mengganggu pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi sebagaimana yang direncanakan.
Meskipun pertumbuhan ekonomi secara rata-rata selama periode 2005—2008 mencapai
5,9 persen, pencapaian tersebut dilalui dalam kondisi yang cukup berat. Lonjakan harga minyak mentah di pasar internasional telah memaksa Pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi beberapa kali sehingga meningkatkan laju inflasi. Dengan tingginya inflasi, fundamental ekonomi tereduksi karena tidak saja membuat biaya produksi menjadi lebih mahal tetapi juga melemahkan daya beli masyarakat. Padahal, daya beli masyarakat merupakan faktor dominan dalam menopang perekonomian nasional selama ini. Dalam beberapa tahun ke depan, pengaruh eksternal tersebut masih akan mewarnai perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2009, penurunan ekonomi global secara signifikan menyebabkan volume
perdagangan dunia mengalami kontraksi. Setelah mengalami ekspansi rata-rata 8,1 persen selama lima tahun terakhir, pada tahun 2008 pertumbuhan volume perdagangan dunia menurun tajam menjadi 4,1 persen. Indikasi merosotnya volume perdagangan dunia ini antara lain tercermin dari penurunan tajam pada Baltic Dry Index yang merupakan barometer volume perdagangan dunia. Bagi Indonesia dampak negatif yang langsung dirasakan adalah penurunan atau perlambatan pertumbuhan perdagangan dan investasi. Namun dengan fundamental ekonomi yang kuat, kinerja perekonomian nasional tidak sampai mengalami pertumbuhan negatif yang dialami sebagian besar negara di dunia. Transmisi dampak krisis ekonomi global ke perekonomian Indonesia masuk melalui dua jalur, yakni jalur finansial (financial channel) dan jalur perdagangan (trade channel). Dampak krisis melalui jalur finansial dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Dampak secara langsung terjadi apabila suatu bank atau institusi keuangan di Indonesia membeli aset-aset yang bermasalah (toxic assets) dari perusahaan penerbit yang mengalami kesulitan likuiditas di luar negeri. Dampak lainnya adalah terjadinya penarikan dana dari Indonesia oleh investor asing yang mengalami kesulitan likuiditas (deleveraging). Selain itu, juga bisa terjadi melalui aksi pemindahan portofolio investasi berisiko tinggi ke risiko lebih rendah (flight to quality). Sementara dampak tidak langsung jalur finansial terjadi melalui munculnya hambatan-hambatan terhadap ketersediaan pembiayaan ekonomi. Dampak melalui jalur perdagangan muncul melalui melemahnya kinerja ekspor impor yang pada gilirannya berpengaruh pada sektor riil dan berpotensi memunculkan risiko kredit bagi perbankan. Hal tersebut juga berpotensi memberikan tekanan pada neraca pembayaran Indonesia (NPI).
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2010
Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Ketahanan fundamental ekonomi Indonesia mulai menghadapi ujian sejak pertengahan tahun 2007. Di tengah derasnya arus krisis ekonomi global saat itu, ekonomi Indonesia masih mampu untuk melaju dan tumbuh 6,3 persen. Kemudian, pada tahun 2008 ekonomi Indonesia juga masih berekspansi pada tingkat 6,1 persen. Terjaganya stabilitas ekonomi makro dan kepercayaan pasar menjadi faktor kunci keberhasilan Pemerintah dalam mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi pada level yang cukup tinggi. Dalam tahun 2009 tekanan terhadap perekonomian domestik sebagai dampak krisis global diperkirakan memasuki puncaknya. Pada triwulan II, ekspor dan impor dalam PDB mengalami kontraksi yaitu masing-masing sebesar 8,2 persen dan 18,3 persen. Investasi juga tumbuh melambat sebesar 4,0 persen, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 12,2 persen. Hal yang cukup membantu di dalam menopang perekonomian nasional adalah belanja Pemerintah dan konsumsi
masyarakat. Laju pertumbuhan tertinggi dialami oleh konsumsi Pemerintah sebesar 10,2 persen. Sementara itu, konsumsi masyarakat mampu tumbuh 4,7 persen, lebih rendah dibanding periode yang sama pada tahun 2008 sebesar 5,7 persen. Secara agregat pertumbuhan komponen PDB tersebut telah mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 4,2 persen. Dengan memperhatikan realisasi pada triwulan I tahun 2009, pertumbuhan PDB hingga akhir tahun 2009 diperkirakan mencapai 4,3 persen. Dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif, stabilitas ekonomi harus tetap dijaga. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian inflasi dan nilai tukar untuk menciptakan kondisi yang kondusif. Perkembangan laju inflasi tahunan pada bulan
September 2009 sebesar 2,83 persen (yoy), sedangkan laju inflasi tahun kalender dari Januari
hingga September 2009 mencapai 2,28 persen (ytd). Dengan memperhatikan perkembangan
inflasi sampai dengan bulan September dan membaiknya ekspektasi inflasi pada bulan-bulan
selanjutnya, inflasi akhir tahun 2009 diperkirakan mencapai 4,5 persen. Adapun nilai tukar
rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sepanjang periode Januari–September 2009
menunjukkan kecenderungan menguat. Penguatan tersebut didorong oleh kembali meningkatnya arus modal masuk antara lain dari pasar saham dan obligasi. Rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada periode tersebut mencapai Rp10.720 per dolar AS. Penguatan tersebut diperkirakan terus berlanjut sehingga rata-rata selama tahun 2009 diharapkan dapat mencapai Rp10.500 per dolar AS. Rendahnya laju inflasi dan terjaganya pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan menjadi faktor penguat pulihnya kondisi ekonomi nasional. Kondisi ini turut memberi ruang untuk penurunan suku bunga. Selama tujuh bulan pertama tahun 2009, Bank Indonesia telah beberapa kali menurunkan BI Rate hingga berada di level 6,50 persen pada awal September 2009. Sejalan dengan itu, SBI 3 bulan juga mengalami penurunan dari 10,6 persen pada bulan Januari 2009 menjadi 6,63 persen pada awal bulan September 2009. Secara
rata-rata SBI 3 bulan dalam sembilan bulan pertama mencapai 7,93 persen atau sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2008 sebesar 8,7 persen. Kebijakan penurunan suku bunga ini menjadi sinyal bagi perbankan untuk meningkatkan peran intermediasinya ke sektor riil dengan menurunkan suku bunga kredit. Hingga akhir tahun 2009, rata-rata SBI 3 bulan diperkirakan mencapai 7,5 persen. Semakin kondusifnya stabilitas ekonomi nasional juga dapat terlihat dalam kinerja pasar modal. Setelah pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam dalam periode Januari—Oktober 2008 yang mendekati level 1100, perkembangannya Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2010 II-3
mulai menunjukkan tren perbaikan hingga saat ini. Pada akhir September 2009, IHSG telah
menunjukkan penguatan lebih dari 82 persen dan nilai kapitalisasinya meningkat 80 persen dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2008. Sejak 15 September 2009, indeks telah
mampu menembus level 2400 tepatnya di posisi 2418,0 pada tanggal 24 September. Ini merupakan posisi terbaik sejak pertengahan September 2008 saat awal krisis keuangan global terjadi. Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III tahun 2009 yang mencapai 4,2 persen telah mendorong investor untuk kembali berinvestasi di Indonesia. Kondisi makro ekonomi Indonesia yang relatif stabil mendorong beberapa lembaga sekuritas dunia menaikkan rating bursa Indonesia ke level di atas rata-rata sehingga menggairahkan pasar modal domestik. Ke depan, inflasi rendah yang memicu penurunan BI rate dan ekspektasi meredanya tekanan akibat krisis global diharapkan dapat membantu IHSG untuk terus bergerak positif dan mencapai posisi yang lebih tinggi di akhir tahun 2009. Pada awal tahun 2009 terjadi pembalikan tren penurunan harga minyak dunia, termasuk harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude-oil Price/ICP). Jika pada Desember 2008 harga ICP sebesar US$38,5 per barel, maka pada Januari 2009 harganya meningkat menjadi US$41,9 per barel. Peningkatan tersebut terus berlanjut dan pada bulan September 2009 rata-rata harga ICP mencapai US$67,1 per barel. Dengan kondisi tersebut realisasi harga rata-rata ICP dalam periode Januari–September 2009 mencapai US$57,1 per barel. Sepanjang sisa tahun 2009 harga ICP diperkirakan semakin meningkat sejalan dengan indikasi melambatnya perekonomian global sehingga rata-rata pada tahun 2009 mencapai US$61
per barel.
Pada tahun 2010, ekonomi global diperkirakan mulai memasuki fase pemulihan sebagaimana diperkirakan banyak lembaga internasional. Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) melalui publikasi World Economic Outlook (WEO) bulan Oktober 2009 memperkirakan laju PDB dunia pada 2010 akan berada pada level 3,1 persen. Hal ini tentu menjadi momentum positif bagi Pemerintah untuk melaksanakan akselerasi kegiatan
ekonomi sejalan dengan pemulihan ekonomi dunia. Selain itu, paket stimulus fiskal 2009
juga diharapkan mampu menambah daya dorong terhadap aktivitas ekonomi domestik di
tahun 2010.
Pelaksanaan Pemilu 2009 secara aman dan tertib mampu memberikan sentimen positif
bagi pasar dan investor. Hal ini akan meningkatkan kegairahan investasi di Indonesia, baik
melalui jalur investasi di sektor finansial maupun sektor riil. Pada akhirnya peningkatan
investasi yang signifikan akan memberikan dorongan bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi
di tahun 2010.
Selain itu, hasil nyata dari pengucuran paket stimulus fiskal sebesar Rp73,3 triliun pada
tahun 2009 juga diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan
kemampuan produksi nasional sehingga dapat menopang pencapaian pertumbuhan ekonomi
di tahun 2010 yang diperkirakan mencapai 5,5 persen.
Meskipun sinyal pemulihan ekonomi global akan mulai jelas terlihat pada tahun 2010, bukan
berarti pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional pada tahun 2010 bebas dari berbagai
tantangan. Tantangan pelaksanaan pembangunan ekonomi tahun 2010 akan cukup berat,
baik yang berasal dari sisi global maupun domestik.
Dari sisi global, salah satu tantangan yang mungkin muncul pada tahun 2010 berasal dari
program stimulus ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi dunia. Kebutuhan dana yang
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2010
Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
besar untuk kebijakan stimulus ekonomi menyebabkan meningkatnya defisit anggaran yang
umumnya dibiayai melalui instrumen utang seperti penerbitan surat utang dan obligasi
Pemerintah. Akibatnya, pada suatu saat tertentu diperkirakan akan terjadi kebutuhan sumber
pembiayaan yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat menciptakan persaingan dalam
memperoleh sumber pendanaan di pasar global. Berbagai negara akan berlomba menawarkan
suku bunga yang lebih tinggi guna menarik investor. Kondisi demikian selain menimbulkan
persaingan yang tidak sehat antar negara juga berpotensi semakin menyulitkan sektor swasta
atau dunia usaha dalam memperoleh pembiayaan dari publik (crowding-out effect). Selain
itu, faktor ketidakefektifan program stimulus ekonomi di berbagai negara juga dapat mengganggu proses pemulihan ekonomi dunia.
Dari sisi domestik, salah satu tantangan terberat diperkirakan berasal dari masih tingginya
tingkat pengangguran dan angka kemiskinan. Sampai dengan awal tahun 2009, tingkat
pengangguran terbuka mencapai 8,14 persen (Februari 2009) dan angka kemiskinan 14,15
persen (Juli 2009) atau sedikit lebih tinggi dari target 2009. Selain itu, perlu diwaspadai
kemungkinan terjadinya peningkatan angka pengangguran yang berasal dari aksi rasionalisasi
atau PHK massal yang terjadi pada industri manufaktur khususnya yang berorientasi ekspor.
Rasionalisasi dan PHK massal ini menjadi salah satu pilihan bagi industri manufaktur dalam
rangka efisiensi di tengah melambatnya permintaan global dan menurunnya aktivitas
produksi dewasa ini.
Selain pengangguran dan kemiskinan, tantangan pembangunan di tahun 2010 juga diperkirakan berasal dari kondisi infrastruktur yang masih belum memadai, baik infrastruktur dasar seperti sekolah, rumah sakit, jalan, dan jembatan maupun infrastruktur penunjang seperti jalan kereta api (rel), pelabuhan udara, dermaga, dan lain sebagainya. Dalam rangka mengantisipasi dan mengurangi dampak negatif yang mungkin muncul dari berbagai potensi tantangan di tahun 2010, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah paket kebijakan. Salah satu diantaranya adalah pengucuran stimulus fiskal di tahun 2009. Paket stimulus fiskal 2009 dikucurkan dengan tiga tujuan utama, yakni: (1) untuk mempertahankan dan meningkatkan daya beli masyarakat (purchasing powers) agar laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2009 tetap terjaga di atas 5,0 persen; (2) untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing dunia usaha dari gejolak ekonomi global yang pada gilirannya mampu mencegah PHK massal; dan (3) untuk memperluas kesempatan kerja sekaligus menyerap dampak PHK massal melalui kebijakan peningkatan pembangunan infrastruktur yang padat karya.
Dalam perspektif global, Pemerintah juga telah melakukan kerjasama dan menjalin komitmen
dalam wadah G-20 guna melakukan reformasi sistem keuangan. Dalam rangka pelaksanaan
reformasi tersebut, negara-negara yang tergabung dalam G-20 telah menganggarkan dana
untuk biaya rekapitalisasi perbankan, restrukturisasi aset bermasalah, dan paket stimulus
ekonomi. Sedangkan dalam lingkup regional, Pemerintah melalui forum ASEAN+3 (Jepang,
China, dan Korea Selatan) telah sepakat untuk membentuk cadangan bersama (reserve pooling) dalam rangka memberikan kemudahan akses likuiditas valas bagi anggota-anggota ASEAN. Selain itu, ASEAN+3 juga sepakat untuk membentuk dana bersama (pooling funds)
dengan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) sebagai pengelolanya.
Tujuan kesepakatan tersebut adalah untuk memberikan jaminan bagi pendanaan obligasi
swasta sehingga diterima pasar (marketable) di kawasan ASEAN+3.
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2010 II-5
Sebagai perwujudan dari pelaksanaan program pembangunan nasional di tahun 2010,
Pemerintah telah menetapkan rancangan awal rencana kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010.
Dalam rancangan awal RKP tersebut, program pembangunan tahun 2010 diarahkan pada
tema besar “Pemulihan Perekonomian Nasional dan Pemeliharaan Kesejahteraan Rakyat”.
Selanjutnya, tema tersebut diterjemahkan ke dalam lima prioritas program pembangunan
nasional, sebagai berikut:
(1) pemeliharaan kesejahteraan rakyat, serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem perlindungan sosial
(2) peningkatan kualitas sumber daya manusia
(3) pemantapan reformasi birokrasi dan hukum, demokrasi dan keamanan nasional
(4) pemulihan ekonomi yang didukung oleh pembangunan pertanian, infrastruktur dan energi
(5) peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahan iklim.
Dalam rangka menciptakan akselerasi terhadap pencapaian lima prioritas program pembangunan di atas, Pemerintah pada tahun 2010 akan berupaya untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi makro yang menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, dengan sasaran kuantitatif sebagai berikut
(1) pertumbuhan ekonomi 5,5 persen
(2) tingkat inflasi 5,0 persen
(3) tingkat suku bunga SBI 3 bulan 6,5 persen
(4) nilai tukar Rp10.000 per dolar AS
(5) harga minyak US$65 per barel
(6) lifting minyak mentah 0,965 juta barel per hari.
Kemudian, guna menopang terciptanya pertumbuhan ekonomi di tahun 2010 sebesar 5,5 persen tersebut, Pemerintah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan konsumsi masyarakat dan konsumsi Pemerintah masing-masing sebesar 5,2 persen dan 8,0 persen. Sementara, laju investasi akan diupayakan tumbuh sebesar 7,2 persen serta pertumbuhan ekspor dan impor masing-masing sebesar 8,8 persen dan 11,0 persen. Kebijakan fiskal dengan instrumen kuantitatifnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu piranti utama yang digunakan Pemerintah dalam rangka mencapai berbagai target dan sasaran pembangunan nasional khususnya terkait pembangunan di bidang ekonomi.
Pada tahun 2010, kebijakan fiskal diarahkan untuk pencapaian dua hal mendasar, yaitu:
(1) mendukung pemulihan perekonomian nasional dengan melanjutkan program stimulus fiskal dan (2) mempertahankan rasio anggaran pendidikan minimal 20 persen. Dalam tataran teknis, kebijakan fiskal untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dijalankan melalui pelaksanaan kebijakan berupa pemberian insentif perpajakan dan peningkatan stimulus belanja negara yang ditujukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan pembangunan infrastruktur padat karya. Selain itu, kebijakan fiskal pada tahun 2010 juga diarahkan untuk meningkatkan pencapaian berbagai target dalam APBN, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif.
Dari sisi pendapatan negara, pada tahun 2010 penerimaan pajak nonmigas menjadi andalan untuk dapat ditingkatkan seiring dengan semakin membaiknya perekonomian. Guna memenuhi target tersebut, salah satu langkah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah adalah tetap melanjutkan program reformasi dan modernisasi dalam sektor perpajakan dan kepabeanan. Sementara itu, dari sisi belanja negara, kebijakan belanja diarahkan sesuai dengan lima prioritas program pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP tahun 2010.
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2010
Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Dengan konfigurasi kebijakan fiskal seperti tersebut diatas, defisit anggaran pada tahun 2010
diperkirakan mencapai 1,6 persen terhadap PDB. Guna memenuhi kebutuhan pembiayaan defisit ini, Pemerintah akan menggunakan instrumen utang berupa penerbitan surat berharga negara (SBN) sebagai sumber pembiayaan terbesar. Selain itu, kebutuhan pembiayaan juga akan dipenuhi dari sumber pinjaman luar negeri dan penarikan pinjaman siaga (stand-by loans).
- Perkembangan Ekonomi 2005-2009
- Evaluasi dan Kinerja 2005-2008
Perekonomian Dunia dan Regional
Dalam era globalisasi saat ini keterkaitan ekonomi di satu negara dengan negara yang lain semakin erat seiring dengan meningkatnya hubungan perdagangan dan arus modal lintas negara. Perkembangan dan kondisi perekonomian global memiliki dampak yang semakin signifikan terhadap kondisi perekonomian domestik. Demikian pula dengan kondisi perekonomian Indonesia, yang tidak luput dari pengaruh perkembangan ekonomi kawasan maupun global. Dengan menyadari hal tersebut, pemantauan dan pemahaman terhadap perkembangan ekonomi global membawa implikasi penting bagi penyusunan strategi pembangunan dalam negeri saat ini maupun ke depan.
Di tahun 2008, perkembangan perekonomian global telah dibayang-bayangi oleh ancaman krisis ekonomi global yang bersumber dari krisis subprime mortgage dan gejolak finansial di Amerika Serikat pada tahun 2007. Eratnya keterkaitan antar pasar keuangan dan ekonomi antar negara telah mendorong terjadinya perluasan gejolak perekonomian Amerika Serikat ke berbagai negara lainnya, terutama ke negara-negara maju. Perluasan dampak tersebut antara lain terlihat pada jatuhnya indeks saham pasar modal di berbagai negara, mengetatnya likuiditas di pasar global, serta merosotnya volume perdagangan dunia.
Besarnya tekanan ekonomi pada tahun 2008 yang terjadi di dunia tampak pada penurunan laju pertumbuhan ekonomi baik di negara-negara industri maju maupun berkembang. Secara umum laju pertumbuhan ekonomi di berbagai negara menunjukkan tren menurun dari awal triwulan I hingga triwulan IV tahun 2008. Tekanan terberat di tahun tersebut pada umumnya terjadi pada triwulan IV dimana banyak negara mengalami laju pertumbuhan (yoy) negatif.
Dampak penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada awalnya terjadi di negara-negara maju dan kemudian meluas ke negara-negara berkembang. Hal ini antara lain dipengaruhi oleh besarnya peran pasar negara-negara maju terhadap produk-produk ekspor Negara berkembang, serta arus modal dan investasi negara maju ke negara-negara berkembang. Amerika Serikat yang merupakan negara tempat terjadinya krisis subprime mortgage, pada triwulan I tahun 2008 mencatat laju pertumbuhan ekonomi (yoy) sebesar 2,54 persen. Pada triwulan-triwulan berikutnya, laju pertumbuhan tersebut menurun hingga mencapai minus 0,85 persen pada triwulan IV tahun 2008. Hal yang serupa terjadi di negara-negara maju di kawasan Eropa. Laju pertumbuhan ekonomi di Inggris, Jerman, dan Perancis, yang Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2010 II-7
pada triwulan I tahun 2008 masing-masing sebesar 2,48 persen, 2,84 persen dan 0,4 persen
terus menurun di triwulan-triwulan selanjutnya hingga masing-masing mencapai minus 1,61 persen, minus 1,65 persen dan minus 1,50 persen pada triwulan IV tahun 2008. Bahkan
perekonomian Perancis telah mencatat laju pertumbuhan negatif sejak triwulan II tahun
2008. Hal serupa terjadi pada Jepang dan Korea Selatan yang mengalami penurunan laju
pertumbuhan sepanjang tahun 2008 dan mengalami pertumbuhan negatif di triwulan
IV tahun 2008. Bahkan perekonomian Jepang telah mencatat laju pertumbuhan negatif sejak triwulan III tahun 2008. Pada triwulan IV tahun 2008, Jepang dan Korea Selatan masing-masing mengalami laju pertumbuhan sebesar minus 4,28 persen dan minus 3,40 persen. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi juga dialami oleh negara-negara berkembang, termasuk di kawasan Asia. China dan India, yang merupakan dua negara berkembang dengan kinerja ekonomi paling baik di Asia juga mengalami penurunan pertumbuhan, walaupun tidak mencapai laju pertumbuhan negatif di triwulan IV tahun 2008.
Di kawasan Asia Tenggara, penurunan laju pertumbuhan juga dialami oleh negara-negara
ASEAN dengan kecepatan yang berbeda. Di antara lima negara utama ASEAN, penurunan
pertumbuhan selama tahun 2008 terlihat jelas pada perekonomian Singapura, diikuti oleh
Thailand dan Malaysia. Pertumbuhan ekonomi Singapura yang pada triwulan I tahun 2008
mencapai 6,70 persen menurun hingga mendekati 0,04 persen pada triwulan III dan kemudian mencapai minus 4,23 persen pada triwulan IV tahun 2008. Pertumbuhan ekonomi Thailand sebesar 6,0 persen pada triwulan I, melambat pada triwulan-triwulan berikutnya hingga mencapai pertumbuhan minus 4,25 persen pada triwulan IV. Negara-negara ASEAN lainnya, yaitu Malaysia, Philipina, dan Indonesia juga mengalami pola perlambatan yang sama, walaupun tidak mencapai pertumbuhan negatif pada triwulan terakhir tahun 2008.
Pada triwulan IV tahun 2008, laju pertumbuhan ekonomi Malaysia mencapai 0,08 persen,
sementara pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Philipina masih lebih baik yaitu masingmasing
mencapai 5,18 persen dan 4,51 persen.
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2010
Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Dari pola yang ada, secara umum dapat diduga bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi
terutama terjadi pada negara-negara dengan peran ekspor cukup besar dalam perekonomian
nasionalnya. Negara-negara dengan karakteristik tersebut mengalami pukulan terberat akibat
penurunan kinerja ekspor yang disebabkan oleh melemahnya permintaan (demand) dari
negara-negara maju.
Walaupun telah terjadi pertumbuhan ekonomi negatif di berbagai negara pada triwulan IV,
secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi global masih cukup baik di mana belum terjadi
pertumbuhan negatif di sepanjang tahun 2008. Di antara negara-negara maju, penurunan
laju pertumbuhan terbesar di alami oleh Inggris, Jepang dan Perancis dimana laju pertumbuhan ekonomi mereka mengalami penyusutan hampir sepertiga dari pertumbuhan tahun 2007. Sementara untuk kawasan Asia Tenggara, penurunan laju pertumbuhan ekonomi terbesar dialami oleh Singapura dan diikuti oleh Philipina. Berdasarkan laporan Dana Moneter Internasional laju pertumbuhan ekonomi global tahun 2008 mencapai 3,1 persen, atau turun 2,0 persen dibanding dengan tahun sebelumnya (lihat Tabel II.1). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara maju maupun berkembang. Pertumbuhan negara maju menurun dari 2,6 persen di tahun 2007 menjadi 0,8 persen di tahun 2008, sementara laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang menurun dari 8,3 persen menjadi 6,0 persen.
Perlambatan laju pertumbuhan ekonomi global telah membawa implikasi menurunnya aktivitas perdagangan di pasar internasional. Perlambatan ekonomi yang terjadi telah menyebabkan menurunnya permintaan (demand) di pasar dunia, terutama oleh negaranegara maju. Penurunan permintaan inilah yang menjadi salah satu faktor utama meluasnya rata rata 2000-2004-2005-2006-2007-2008
Amerika Serikat 2,4 2,9 2,8 2,0 1,1
Inggris 2,8 2,1 2,8 3,0 0,7
Jerman 1,1 0,8 3 2,5 1,3
Perancis 2,1 1,9 2,2 2,2 0,3
Jepang 1,5 1,9 2,4 2,1 -0,7
Korea Sel. 5,4 4,2 5,1 5 4,1
China 9,2 10,4 11,6 11,9 9
India 5,8 9,1 9,8 9,3 7,3
Malaysia 5,4 5,3 5,8 6,3 5,8
Philpilina 4,7 5 5,4 7,2 4,4
Singapura 4,9 7,3 8,2 7,7 3,6
Thailand 5,1 4,5 5,1 4,8 4,7
Indonesia 4,7 5,7 5,5 6,3 6,1
Negara Maju 2,4 2,6 3,0 2,6 0,8
Negara Berkembang 5,6 7,1 7,9 8,0 6,0
Dunia 3,7 4,5 5,1 5,0 3,1
PERTUMBUHAN EKONOMI BERBAGAI NEGARA
Perkembangan Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
Nota Keuangan dan APBN Tahun 2010 II-9
gejolak ekonomi di negara-negara maju ke negaranegara berkembang, terutama negara-negara
dengan ketergantungan yang relatif besar terhadap kegiatan ekspor.
Di tahun 2008, laju pertumbuhan volume perdagangan dunia (barang dan jasa) mencapai 2,9
persen, jauh lebih rendah dibanding pertumbuhan tahun 2007 sebesar 7,2 persen. Pertumbuhan
tersebut merupakan yang terendah sejak tahun 2002.
Perekonomian Nasional
Tekanan eksternal sebagai dampak dari terjadinya krisis global telah mengakibatkan perlambatan pada pertumbuhan perekonomian Indonesia tahun 2008. Setelah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sebesar 6,3 persen pada tahun 2007, perekonomian Indonesia melambat menjadi 6,1 persen pada tahun 2008. Dari sisi penggunaan, konsumsi rumah tangga menjadi sumber utama pertumbuhan diikuti oleh ekspor dan investasi. Sedangkan dari sisi sektoral pertumbuhan tersebut didominasi oleh pertumbuhan sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor listrik,
gas, dan air bersih, serta sektor keuangan. Konsumsi rumah tangga yang mempunyai
peran sekitar 60 persen dalam pembentukan PDB tumbuh sebesar 5,3 persen, meningkat
dibandingkan tahun 2007 yang tumbuh sebesar 5,0 persen. Pertumbuhan konsumsi
rumah tangga disumbangkan oleh konsumsi makanan sebesar 4,3 persen dan konsumsi bukan makanan sebesar 6,2 persen. Kebijakan Pemerintah meningkatkan belanja sosial dan pemberian kompensasi kenaikan harga BBM dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) mengurangi penurunan daya beli masyarakat.
Penguatan konsumsi rumah tangga ditunjukkan oleh peningkatan indikator-indikator konsumsi, antara lain penerimaan PPN, penjualan mobil-motor, konsumsi listrik, dan kredit konsumsi. PPN dalam negeri dan PPN impor dalam tahun 2008 masing-masing tumbuh sebesar 14,2 persen dan 44,7 persen. Sementara itu, pertumbuhan penjualan motor dan mobil masing-masing mencapai 32,6 persen dan 39,3
APBN 2010 Berbasis Kinerja
Pemerintah menyiapkan anggaran subsidi sebesar Rp 144,4 triliun untuk tahun 2010. Angka ini berarti 14,3 % dari total APBN yang mencapai Rp 1.009,5 triliun. “Dibanding subsidi tahun sebelumnya, alokasi subsidi pada anggaran tahun 2010 ini lebih rendah seiring dengan menurunnya harga minyak dunia,” kata Menteri Keuangan (Menkeu), Ibu Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers di Kantor Dirjen Pajak, Jakarta, Senin (3/8).
Selain Menkeu, hadir Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, H Paskah Suzetta, dan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia, Darmin Nasition, dalam jumpa pers untuk memperjelas pidato pengantar RAPBN dan Nota Keuangan 2010 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di dalam Rapat Paripurna DPR.
Lebih jauh, Menkeu yang juga PLT Menko Perekonomian memaparkan latar belakang penyusunan RAPBN 2010 yang dinilai sangat unik. Berdasarkan UU No.17/2008, RAPBN 2010 di susun oleh pemerintah yang akan segera berakhir masa jabatannya. Setelah mendapat persetujuan DPR, APBN tersebut nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah yang terpilih dalam pemilu 2009.
“Ini adalah siklus kedua karena sebelumnya tahun 2004-2005, hal yang sama juga dilakukan pemerintahan Ibu Megawati ke pemerintahan hasil pemilu 2004 Pak SBY. Jadi ini tradisi mengulang kedua, namun landasan hukumnya semakin diperkuat dengan disahkannya UU 17/2008 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional,” kata Ibu Sri Mulyani.
Kata Ibu Sri Mulyani, landasan yang dijadikan referensi untuk penyusunan APBN 2010 didasarkan pada situasi ekonomi makro dan proyeksi 2010 baik dari sisi perekonomian dunia maupun perekonomian Indonesia. “Seperti dikatakan Bapak Presiden, mulai 2010, akan dilaksanakan anggaran berbasis kinerja dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM). Ini yang akan menjadi road map atau peta jalan yang akan menuntun pemerintahan 2009-2014 dalam menyusun APBN yang akan datang,” tambah Bu Sri Mulyani.
Akibat krisis ekonomi global, pertumbuhan ekonomi hampir di semua negara negatif. Kontraksi awal mulai terlihat di akhir 2008, ditandai dengan kepanikan akibat kebangkrutan lembaga ekonomi dan keuangan skala dunia. Hal yang sama juga terjadi pada harga minyak dunia yang di awal krisis melonjak sangat tinggi di luar prediksi.
Namun demikian, di tengah kondisi krisis global, pemerintah tetap berupaya untuk menggerakkan sektor riil yang menggairahkan dunia usaha dan ekonomi masyarakat. Dalam RAPBN 2010 ini pemerintah mengalokasikan anggaran belanja pegawai mencapai Rp 161,7 triliun. Angka ini naik Rp 28 triliun atau 21 % dari perkiraan realisasinya dalam tahun 2009. Kenaikan anggaran ini ditujukan untuk memperbaiki kinerja birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kenaikan gaji PNS, prajurit TNI/Polri, dan pensiunan sebesar rata-rata 5 %.
Dalam kesempatan tersebut, Menneg PPN/Kepala Bappenas H. Paskah Suzetta juga menjelaskan dengan asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5%, potensi pengurangan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia hingga 8% dengan jumlah sebanyak 9,29 juta orang.
“Pertumbuhan 5% di tahun 2010 akan mengurangi tingkat pengangguran terbuka menjadi 8 %. Jumlah penganggur diperkirakan 9,29 juta orang. Angkatan kerja baru yang masuk pasar kerja diperkirakan sebesar 1,7 juta orang, sedang kesempatan kerja mencapai angka 1,87 juta,” tutur Pak Paskah Suzetta. (Humas)
APBN Indonesia Tahun 2010
Pendapatan Negara
Rp 949,7 Trilyun
> Pendapatan Perpajakan
Rp 742,7 Trilyun
> Pendapatan Bukan Pajak
Rp 205,4 Trilyun
> Hibah
Rp 1,5 Trilyun
Belanja Negara
Rp 1.047,7 Trilyun
> Belanja Pemerintah Pusat
Rp 725,2 Trilyun
> Transfer Daerah
Rp 322,4 Trilyun
Pembiayaan
Rp 98,0 Trilyun
> Dalam negeri
Rp 107,9 Trilyun
> Luar Negeri
Rp -9,9 Trilyun
Penjelasannya sebagai berikut :
APBN Indonesia ternyata sangat besar, Untuk Belanja Negara sudah tembus angka 1047,7 Trilyun untuk tahun 2010 dan hebatnya lagi Pendapatan Negaranya juga lumayan menyeimbangkan sebesar 949,7 Trilyun,
Neracanya imbang dikarenakan sisa yang masih 98 Trilyun di bayar terlebih dahulu sama Hutang Luar Negeri , yang masuk dalam pembiayaan dalam Negeri dan Luar Negeri
-Pendapatan Negara + Pembiayaan dalam dan Luar Negeri = Biaya Belanja Negara
949.7 T + 98 T = 1047.7 T
- Bisa Dilihat Pendapatan dari Pajak, Merupakan Pendapatan Paling Besar buat Negara Kita sebesar Rp742.7 T, jika di Pakein angka 0= Rp742.700.000.000.000,- dan merupakan Penyumbang terbesar Buat Pembiayaan negara ini, yaitu sebesar 78,2% dari total pemasukan Negara.
Pendapatan dari Pajak ini adalah pajak yang kita Bayar sehari-hari, mulai dari PBB, PPN, Pajak Penghasilan, Pajak Hiburan, Pajak Kendaraan Bermotor, Retribusi.
Pembangunan Negara Bertumpu pada Sektor Ini seperti Penerangan Jalan, memperbaiki jalan Rusak dan membuat Fasilitas Umum. Tapi sayangnya banyak dikorupsi sama Pejabat dan orang-orang kayak Gayus Tapi tetep Bayar Pajak Karena Kalau tidak ada Pajak Negara Bisa Bangkrut
- Pendapatan Bukan Pajaknya Hanya sebesar Rp205,4 T, dan ini sebagian besar berasal dari Keuntungan Ekspor-Impor, sektor Pariwisata, Denda, Hadiah, dan Bantuan Hibah dari Luar.
- Untuk Belanja Negaranya sebesar Rp1047,7 T, yang sebagian besar di gunakan oleh Pemerintah Pusat Untuk menjalankan roda ekonomi negara ini yaitu sebesar Rp725,2 T, dan Inilah yang membiayai seluruh keperluan negara mulai dari menggaji PNS, TNI, Polri, Anggaran Pendidikan, Anggaran Ekonomi, sampai dengan anggaran Pertahanan semua berasal dari alokasi dana ini, Rinciannya kurang lengkap karena tidak ada detailnya di website Depkeu tapi yang pasti alokasi anggaran inilah yang paling vital yang membiayai Negara ini dalam setahun.
- Transfer Daerah sebesar Rp322,4 T Dan inilah Alokasi Anggaran yang diberikan Untuk Pemerintahan di Daerah, Besarnya anggaran Tiap Daerah tidak sama, tergantung Skala dan Prioritas Daerah tersebut. Biasanya Digunakan Untuk Pembiayaan PNS daerah, Pembangunan Jalan, dan Perkembangan Daerah Setempat.
- Pembiayaan dari Dalam Negeri, sebesar Rp107,9 T. Biasanya terkait dengan SUN (Surat Utang Negara), Obligasi, ataupun Tabungan yang kita tabung di Bank. Dan Mengenai Pembiayaan Luar Negeri yang Rp-9,9 T. Itu Adalah Hutang negara yang Jatuh Tempo pada Tahun 2010 ini, dan harus dibayarkan.
Pertumbuhan Ekonomi dan APBN kita merupakan terbesar ke 3 di Asia setelah Cina dan India tapi tetep merasa masih miskin dan tertinggal dengan negara tetangga.
